0435.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan aspek hukum pidana korupsi melalui rekomendasi pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sistem hukum nasional agar lebih efektif menindak praktik korupsi yang terus berkembang.
Dilansir dari kpk.go.id, rekomendasi tersebut diserahkan KPK kepada Kementerian Hukum dalam forum National Workshop on Strengthening the Anti-Corruption Legal Framework: Launch of Policy Recommendations di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Agenda ini menandai upaya serius lembaga antirasuah untuk menutup celah hukum yang dinilai masih dimanfaatkan pelaku korupsi.
KPK menilai dinamika kejahatan korupsi semakin kompleks, baik dari sisi modus, aktor, hingga aliran dana lintas sektor dan lintas negara. Karena itu, pembaruan regulasi dianggap mendesak agar perangkat hukum pidana mampu mengejar perkembangan kejahatan, bukan justru tertinggal.
Selain memperkuat penindakan, pembaruan UU Tipikor juga diarahkan untuk mempertegas perlindungan kepentingan publik serta menyelaraskan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional pemberantasan korupsi. Sinkronisasi ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global penegakan hukum.
Langkah KPK ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui operasi penindakan, tetapi juga pembenahan regulasi sebagai fondasi. Tanpa payung hukum yang kuat dan adaptif, upaya pemberantasan korupsi berisiko terhambat oleh kelemahan aturan itu sendiri.
Komentar