0435.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai mengubah pola penanganan AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM). Penanggulangan tiga penyakit itu diarahkan agar tidak lagi berjalan sektoral dan bergantung pada program atau dukungan donor.
Pemerintah daerah ingin penanganan ATM menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah yang dikerjakan lintas sektor dan berkelanjutan.
Arah tersebut ditegaskan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Laiijo, saat membuka Forum Kemitraan Program Regional Support for Sustainable Health Systems (RSSH) di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurut Sri Mulyani, persoalan ATM tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan. Penyakit tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan, mobilitas penduduk, perilaku dan lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, hingga stigma dan diskriminasi.
Karena itu, kata dia, penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.
Sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPMD, Disdukcapil, pemerintah desa, dunia usaha, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, hingga media perlu dilibatkan.
Dalam pola baru tersebut, Bappeda Litbang ditempatkan sebagai orkestrator. Lembaga ini bertugas memastikan isu ATM masuk dalam perencanaan pembangunan, program antar-OPD terhubung, dukungan anggaran lebih terarah, serta kemitraan dapat dibangun secara terbuka.
“ATM membutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas program, lintas sumber pembiayaan dan berbasis masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Salah satu skema yang didorong adalah social contracting. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat membangun kerja sama formal dengan organisasi masyarakat atau komunitas yang memiliki kemampuan menjangkau kelompok sasaran.
Komunitas nantinya dapat diperkuat untuk melakukan edukasi, penjangkauan, pendampingan pasien, investigasi kontak hingga surveilans berbasis masyarakat.
Skema tersebut diharapkan membuat layanan yang selama ini efektif dilakukan komunitas tidak berhenti ketika dukungan donor berakhir.
Sri Mulyani juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan. APBD, APBN/DAK, Dana Desa sesuai ketentuan, dukungan BUMN/BUMD, CSR/TJSL, sektor swasta hingga mitra pembangunan dapat dipadukan tanpa tumpang tindih dan tetap mengikuti regulasi.
Untuk mengubah gagasan menjadi aksi, Bone Bolango menyiapkan model kemitraan melalui tujuh tahapan. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, sinkronisasi perencanaan, penentuan mitra, penyusunan mekanisme kerja sama, pelaksanaan, monitoring, hingga perluasan praktik yang terbukti efektif.
Lima langkah konkret juga didorong, yakni pemetaan program dan kebutuhan pembiayaan, integrasi ATM dalam perencanaan daerah, konsolidasi lintas sektor, penjajakan social contracting, serta monitoring bersama.
Bagi Sri Mulyani, ukuran keberhasilan penanganan ATM bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
“Keberhasilan program ATM tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa kuat sistem yang kita bangun untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat,” ujarnya. (0435.id/Rizky)
Komentar