0435.id – Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) kembali turun ke jalan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Mereka bukan sekadar berkonvoi, tetapi membawa jeritan panjang dari dapur-dapur rakyat yang semakin sulit berasap.
Dilansir dari Tempo.co, massa Garda Indonesia berbaris menuju Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Aksi ini adalah alarm keras, ada yang salah besar dalam tata kelola transportasi daring kita.
Yang dituntut pengemudi sejatinya sederhana, tapi mencerminkan kegagalan negara. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, terang-terangan menyebut Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi gagal menjalankan mandat. Alih-alih melindungi rakyat, sang menteri lebih mirip corong aplikator. Istilah vendor driven policy yang mereka lontarkan bukan hiperbola. Inilah bukti nyata kebijakan publik telah dikooptasi oleh kepentingan korporasi rakus.
Mari kita buka mata, para ojol hanya menuntut tujuh hal yang sesungguhnya sangat masuk akal:
1. Potongan aplikator maksimal 10 persen.
2. Audit transparansi potongan tersembunyi 5 persen.
3. Penghapusan program jebakan seperti Aceng, Slot, dan Multi Order.
4. Perlindungan hukum dan status kerja yang jelas.
5. Regulasi tegas melalui Undang-Undang Transportasi Online.
6. Jaminan keselamatan dan kompensasi kerja.
7. Pengusutan tuntas kasus tewasnya Affan Kurniawan.
Apakah tuntutan itu berlebihan? Sama sekali tidak. Justru tuntutan tersebut adalah pengingat, bahwa di balik kesibukan kita memesan makanan dan bepergian lewat aplikasi, ada jutaan pengemudi yang diperas keringatnya demi keuntungan korporasi.
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan pada 28 Agustus lalu menjadi luka yang membelah nurani. Garda menuntut Kapolri mengusut tuntas kasus ini. Bila negara tak mampu menjamin keselamatan pengemudi, lantas apa gunanya pemerintah? Nyawa rakyat tidak boleh diperlakukan sekadar angka statistik.
Tegas menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak bisa lagi berpangku tangan. Gelombang perlawanan ojol bukan hanya tentang tarif, tetapi juga tentang martabat rakyat. Bila Menteri Perhubungan tetap membiarkan aplikator berkuasa atas rakyat, maka sudah sepatutnya ia dicopot. Negara tidak boleh dipimpin oleh regulator yang lebih sibuk menjadi juru bicara perusahaan.
Lihatlah, hari ini para pengemudi mematikan aplikasi secara massal. Tindakan itu adalah simbol sekaligus perlawanan. Bayangkan bila aksi seperti ini berulang di seluruh kota, maka lumpuhlah sistem transportasi kita. Pemerintah jangan main-main dengan api, sebab api ini bisa membakar kepercayaan publik terhadap negara.
Ironis, jutaan pengemudi yang menopang kebutuhan mobilitas rakyat justru dibiarkan tanpa perlindungan hukum. Undang-Undang Transportasi Online yang dijanjikan bertahun-tahun tak kunjung lahir. Negara bergerak lambat, sementara eksploitasi oleh korporasi melaju tanpa rem.
Sejarah mencatat, bila suara rakyat dibiarkan tak terdengar, maka jalanan akan menjadi panggung perlawanan. Jangan tunggu sampai jeritan ojol menjelma menjadi badai sosial. Karena badai itu, bila pecah, akan menggulung legitimasi kekuasaan yang abai pada rakyatnya.
Komentar