0435.id, Gorontalo – Serangkaian isu dugaan ‘fee proyek’ dan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kian menyita perhatian publik. Namun di balik derasnya pemberitaan, muncul dugaan, persoalan tersebut bukan sekadar urusan hukum, melainkan bagian dari strategi politik untuk melemahkan posisi Bupati Bone Bolango.
Kepada awak media 0435.id, seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, pola serangan terhadap lingkaran dekat Bupati terlihat sistematis. Isu demi isu muncul berurutan, mulai dari tuduhan suap terhadap keluarga Bupati hingga sorotan atas sejumlah proyek PUPR yang disebut bermasalah, Jum’at (10/10/2025)
“Kalau dilihat dari polanya, ini bukan murni persoalan proyek. Ada upaya memukul Bupati dari dalam, menciptakan kesan seolah pemerintahannya sarat dengan praktik kotor,” ujarnya
Ia mengatakan, hantaman tuduhan yang dialamatkan kepada keluarga Bupati, hingga kini belum ada keputusan hukum yang menyatakan ada pelanggaran pidana.
“Isunya digoreng sedemikian rupa. Jangan sampai yang disampaikan itu belum valid. Ini sudah bukan sekadar kritik, tapi pembingkaian opini publik agar Bupati terlihat tidak layak melanjutkan kepemimpinan,” katanya.
Selain itu, laporan tentang kekurangan volume proyek di Dinas PUPR Bone Bolango dinilai terlalu cepat digeneralisasi sebagai praktik korupsi. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi karena faktor teknis atau administrasi, bukan karena adanya permintaan fee proyek sebagaimana dispekulasikan.
“Yang dibangun adalah persepsi, bukan fakta hukum. Ini cara halus untuk menggoyang fondasi kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, tekanan yang kini diarahkan ke pemerintah daerah menunjukkan adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempercepat perubahan politik di Bone Bolango dengan cara menggiring opini.
“Tentu, kita sudah dapat menebak, tujuan akhirnya jelas, mereka menciptakan tekanan moral dan opini publik agar Bupati memilih mundur. Kalau tidak kuat secara politik, dijatuhkan lewat persepsi,” pungkasnya.
Komentar