Daerah
Beranda » Berita » FGD Aliansi Pinogu Merdeka: Tuntut Akses Jalan, Pendidikan, dan Kesehatan

FGD Aliansi Pinogu Merdeka: Tuntut Akses Jalan, Pendidikan, dan Kesehatan

Suasana foto bersama usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Aliansi Pinogu Merdeka (APM) di Gedung DPRD Kabupaten Bone Bolango

0435.id, Gorontalo – Suara dari Pinogu salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango menggema di gedung parlemen, pasalnya, ada tiga isu krusial dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pinogu Merdeka yang digelar oleh Aliansi Pinogu Merdeka (APM) di Gedung DPRD Bone Bolango, yaitu akses jalan, pendidikan, dan kesehatan, Senin (6/10/2025).

Acara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Bone Bolango, anggota legislatif, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi pemuda. FGD tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat Kecamatan Pinogu yang selama ini merasa tertinggal dari arus pembangunan.

Koordinator APM Supri Lasulika dalam sambutannya, menegaskan, perjuangan Pinogu bukan tentang meminta sesuatu yang berlebihan, melainkan memperjuangkan hak dasar sebagai warga negara.

“Kami tidak meminta sesuatu yang mewah. Kami hanya menuntut hak dasar yang semestinya menjadi kewajiban negara, jalan yang layak, sekolah yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang manusiawi,” ujarnya.

Supri menambahkan, keterisolasian Pinogu telah berdampak luas pada kualitas hidup masyarakat. Mulai dari terhambatnya pergerakan ekonomi, sulitnya akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang jauh dari memadai.

Erwinsyah Ismail Tegaskan Rumah Sakit Bukan Mesin Pendapatan Daerah, Melainkan Pelayanan Kemanusiaan

“FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi titik awal perjuangan nyata menuju perubahan yang lebih adil,” tambahnya.

Nada forum semakin tegas ketika Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Bone Bolango, Hamzah Idrus, menyampaikan desakan keras agar pembahasan tentang Pinogu tidak berhenti pada retorika belaka.

“Kalau hanya berbicara di forum, semua bisa. Tapi apa setelah ini ada gerakan nyata? Kita perlu membentuk tim atau bahkan Panitia Khusus (Pansus) untuk benar-benar mengawal proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pinogu. Ini bukan proyek politik, ini soal keadilan pembangunan,” tegas Hamzah.

Ia mengungkapkan konsistensinya memperjuangkan anggaran untuk Pinogu sebesar Rp250 juta per tahun selama lima tahun terakhir. Hamzah juga mengusulkan agar forum menghasilkan komitmen tertulis minimal Rp30 juta sebagai simbol keseriusan semua pihak.

“Kalau kita tidak bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat Pinogu, itu merupakan kegagalan moral,” ujarnya.

Ramainya Street Cofee di Gorontalo, Tanda Ekonomi Tumbuh atau sekadar ‘Lipstick Efect’?

Senada dengan itu, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Bone Bolango, Yeyen Sidiki, menegaskan, pemerintah harus menjadikan akses jalan, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan di Pinogu.

“Jangan lagi Pinogu selalu tertinggal karena jalan yang rusak, fasilitas sekolah yang minim, atau pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Ketiga hal ini harus menjadi prioritas mutlak jika kita ingin melihat Pinogu bangkit,” pungkas Yeyen.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement