0435.id – Polemik terkait pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo masih menjadi perbincangan publik. Namun di balik berbagai kritik yang muncul, Staf Khusus Bupati Boalemo Nanda Poha, justru mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dan proporsional, dengan memberi ruang bagi pejabat yang bersangkutan untuk membuktikan kinerjanya.
Ia menilai, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang menuntut kapasitas lebih dari sekadar persepsi awal. Peran Sekda sangat krusial dalam menggerakkan roda birokrasi serta memastikan kebijakan kepala daerah berjalan efektif di lapangan.
“Sekda itu bukan posisi simbolik, tapi penghubung utama antara visi kepala daerah dengan pelaksanaan teknis di seluruh perangkat daerah. Karena itu, penilaian harus berbasis pada kinerja, bukan asumsi,” ujar Nanda.
Menurutnya, latar belakang akademik yang dimiliki Sekda justru menjadi nilai tambah yang penting di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Pendekatan berbasis pengetahuan dan analisis dinilai mampu memperkuat kualitas pengambilan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan lintas sektor.
“Di era sekarang, birokrasi membutuhkan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga punya kedalaman intelektual. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pemerintahan yang lebih adaptif dan solutif,” jelasnya.
Terkait isu independensi yang sempat menjadi sorotan, Nanda mengingatkan, bahwa sistem birokrasi telah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Ia meyakini bahwa setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum karena adanya kontrol internal maupun eksternal yang berjalan.
“Tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Sistem kita sudah dirancang dengan pengawasan berlapis. Tinggal bagaimana itu dijalankan secara konsisten,” tambahnya.
Baginya, rekam jejak masa lalu seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar penilaian. Dalam perspektif manajemen publik, pengalaman, termasuk dinamika yang pernah dihadapi, merupakan bagian dari proses pembelajaran yang justru memperkaya kapasitas seorang pejabat dalam mengambil keputusan ke depan.
Selain itu, isu latar belakang geografis dinilai tidak relevan dalam menilai kapasitas seorang Sekda. Menurutnya, tata kelola pemerintahan modern justru membuka ruang bagi pertukaran kompetensi lintas wilayah, selama diiringi kemampuan beradaptasi dan memahami kondisi sosial masyarakat setempat.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah profesionalisme dan kemampuan bekerja, bukan melihat dari mana seseorang berasal,” tegasnya.
Terakhir, ia menekankan, legitimasi seorang Sekda akan ditentukan oleh hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan dan kepercayaan, sembari tetap melakukan pengawasan yang konstruktif.
“Berikan ruang pembuktian. Kalau kinerjanya baik, tentu publik akan menilai. Yang penting sekarang adalah fokus bekerja untuk kepentingan daerah,” pungkasnya.
Komentar