Oleh : MRISH
0435.id, OPINI – Polemik pencantuman nama Gubernur Gorontalo pada bagian belakang medali Gorontalo Half Marathon 2025 kembali membuka luka lama, lemahnya standar etika publik dalam penyelenggaraan event pemerintah daerah. Meskipun Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Danial Ibrahim, telah menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, polemik ini tidak bisa sekadar diselesaikan dengan kata “maaf”.
Sebagai masyarakat sipil, kita perlu mempertanyakan mengapa sebuah keputusan teknis seperti desain medali bisa lolos tanpa analisis sensitivitas publik, tanpa mekanisme kontrol, dan tanpa pertimbangan etika komprehensif. Dalam konteks Gorontalo, pencantuman nama pejabat publik pada materi kegiatan yang menggunakan fasilitas negara selalu memiliki risiko ditafsirkan sebagai simbol politik, apalagi menjelang tahun politik.
Bukan Sekadar Medali, Ini Soal Etika Kekuasaan
Danial menyebut bahwa pencantuman nama kepala daerah pernah terjadi di daerah lain, bahkan mencontohkan Pocari Sweat Run 2019 yang memuat nama Ridwan Kamil. Namun analogi ini tak sepenuhnya tepat.
Pertama, konteks Gorontalo sangat berbeda, hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur belakangan sering digoreng dalam opini publik. Maka setiap simbol, sekecil apa pun, akan mudah ditarik ke ruang politik. Kedua, praktik di tempat lain tidak otomatis menjadi legitimasi. masyarakat berhak bertanya apakah kebiasaan seperti itu memang etis? Atau hanya tradisi lama yang terus dibiarkan?
Minim Partisipasi Publik dan Transparansi
Pernyataan panitia bahwa desain medali adalah “inisiatif internal” justru membuka pertanyaan lebih besar
Di mana mekanisme kontrol publik? Mengapa keputusan-keputusan sensitif bisa diambil oleh ruang tertutup tanpa konsultasi, tanpa evaluasi, dan tanpa standar?
Event sebesar GHM melibatkan anggaran, tenaga, dan nama baik daerah. Maka prosesnya tidak boleh hanya bertumpu pada pertimbangan sekelompok orang di ruang rapat.
Risiko Normalisasi Penyalahgunaan Simbol Publik
Meski panitia menegaskan tidak ada muatan politik, publik tetap berhak waspada. Penyalahgunaan simbol publik mulai dari baliho, spanduk, hingga medali sering dimulai dari hal kecil yang dianggap “biasa saja”. Aktivis justru harus mengingatkan bahwa nama jabatan publik bukan milik pribadi, setiap pencantuman simbol negara dalam event harus melalui mekanisme formal dan evaluasi etik, dan tidak boleh ada preseden di mana panitia merasa bebas menetapkan narasi visual tanpa pertanggung jawaban.
Apresiasi Permintaan Maaf, Kritik Tetap Perlu
Permintaan maaf Danial patut dihargai. Namun maaf tanpa perubahan sistem hanyalah seremonial. Yang dibutuhkan masyarakat Gorontalo adalah SOP terbuka terkait desain dan materi publik GHM, termasuk siapa yang berwenang menyetujui. Audit komunikasi publik untuk menghindari simbol-simbol potensial yang menimbulkan tafsir politik.
Transparansi vendor dan proses desain, agar masyarakat tidak hanya menerima produk jadi tanpa mengetahui prosesnya. Keterlibatan komunitas dan publik dalam penentuan elemen simbolik, demi mencegah keputusan sepihak.
Momentum untuk Islah Publik yang Lebih Baik
GHM adalah ajang kebanggaan Gorontalo. Justru karena itu, ia harus bebas dari kontroversi yang tidak perlu. Polemik medali ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki etika organisasi, tata kelola publik, dan transparansi penyelenggaraan. Aktivis dan masyarakat tidak menolak GHM yang ditolak adalah praktik-praktik yang melemahkan kepercayaan publik. Dan tanpa kepercayaan, sebesar apa pun eventnya, secantik apa pun medianya, esensinya tetap kosong.
Komentar