Oleh : Rizka Umar
Aktivis Perempuan
0435.id, Opini – Saya tidak alergi penghargaan. Kalau ada kerja yang nyata, wajar diapresiasi.
Tapi saya ikut mengernyit ketika membaca berita paripurna DPRD Kota Gorontalo yang meresmikan Wali Kota Adhan Dambea sebagai “Bapak UMKM” pada Jumat 20 Februari 2026.
Kenapa? Karena posisi DPRD jelas: mengawasi pemerintah. Yang paling dibutuhkan publik dari DPRD adalah kontrol. Bukan tepuk tangan.
Di berita itu, Ketua DPRD menyebut alasan penobatan karena geliat ekonomi meningkat dan UMKM jadi penggerak, terutama di Pasar Sentral.
Oke. Klaimnya terdengar manis.
Tapi di halaman yang sama ada cerita lain: pedagang di dalam Pasar Sentral mengeluh soal retribusi. Katanya pedagang di luar digratiskan sementara, sementara pedagang di dalam tetap bayar retribusi sesuai perda, disebut sekitar Rp500 ribu sampai Rp800 ribu.
Nah, ini titik yang menurut saya justru harus jadi panggung utama DPRD. Ini yang bikin saya heran: kok bisa kebalik salto begini?
Kalau benar tujuan Pemkot adalah menghidupkan UMKM, DPRD seharusnya berdiri paling depan dengan pertanyaan yang sederhana, misalnya:
1. Gratisnya sampai kapan? Tiga bulan? satu tahun? Lalu transisinya bagaimana?
2. Ukuran “UMKM tumbuh” itu apa? jumlah pelaku? omzet? tenaga kerja? (yang bisa diuji, bukan sekadar klaim)
3. Kalau ada perlakuan beda retribusi, dasar keadilannya apa supaya pedagang lama tidak merasa ditinggalkan?
Masalahnya, yang terlihat malah sebaliknya: DPRD cepat sekali memberi gelar, tapi publik jarang melihat DPRD menekan lewat kerja pengawasan yang rapi dan terbuka.
Kalau DPRD yakin penilaian itu objektif, mudah sebenarnya: buka ukurannya ke publik.
Tunjukkan data yang dipakai. Tunjukkan rekomendasi pengawasan DPRD selama ini soal UMKM. Tunjukkan tindak lanjut OPD-nya.
Karena kalau tidak, gelar seperti ini akan dibaca orang dengan cara paling sederhana: “DPRD jago salto.”
Dan DPRD yang “jago salto” biasanya akan kehilangan satu hal paling penting: fungsi kontrol.
Saya tulis ini bukan untuk menyerang pribadi siapa pun. Ini soal menjaga marwah lembaga-lembaga yang kita harapkan berani, terukur, dan transparan.
Komentar