Oleh: Agung Bobihu
Mahasiswa Akuntansi UNG
0435.id – Janji tinggal janji. Itulah yang kini melekat pada DPRD Provinsi Gorontalo yang sebelumnya berkoar akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) terkait berbagai persoalan yang menjerat rakyat kecil. Namun hingga kini, RDP itu tak pernah terlaksana menguap begitu saja tanpa penjelasan, tanpa tanggung jawab, seolah-olah suara rakyat hanyalah angin lalu.
Bagaimana mungkin lembaga yang katanya wakil rakyat justru bungkam saat rakyat menjerit? Ketika masyarakat dan mahasiswa meminta keadilan atas tindakan BNI yang diduga sewenang-wenang dalam persoalan kredit dan pelelangan rumah serta mengihan fungsi mahasiswa, DPRD memilih berdiam diri. Janji RDP hanyalah drama politik murahan yang dibuat untuk menenangkan amarah publik sementara waktu.
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kini pantas disebut Dewan Pengkhianat Rakyat Daerah. Mereka berkhianat terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Mereka lupa bahwa kursi yang mereka duduki adalah hasil keringat dan kepercayaan masyarakat. Rakyat meminta kejelasan, mereka memberi alasan. Rakyat menuntut keadilan, mereka memberi penundaan.
Apakah DPRD takut pada BNI karena statusnya sebagai bank besar milik negara? Ataukah ada kepentingan yang disembunyikan di balik diamnya mereka? Pertanyaan ini patut diajukan, karena sikap bungkam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk keberpihakan pada penindas.
DPRD seharusnya berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik meja rapat yang penuh basa-basi. Kegagalan mereka melaksanakan RDP bukan hanya kelalaian, tapi bentuk pengkhianatan terhadap fungsi pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Hari ini rakyat Gorontalo tidak butuh dewan yang pandai berjanji, tapi dewan yang berani bertindak. Jika DPRD terus berdiam diri, maka rakyat berhak menyebut mereka bukan lagi wakil rakyat melainkan pengkhianat rakyat
Komentar