0435.id, Gorontalo – Isu dugaan pungutan liar (Pungli) kembali menyeruak di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah dinas diduga menjadi tempat praktik pungli yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra birokrasi.
Menurut salah satu pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, dugaan pungli muncul dalam berbagai bentuk layanan publik maupun administrasi di tingkat dinas. Fenomena ini ramai dibicarakan, terutama menjelang rencana perombakan pejabat di lingkup Pemprov Gorontalo, Jum’at (12/9/2025).
“Sudah lama ada keluhan masyarakat tentang dugaan pungli, hanya saja belum pernah benar-benar ditindak tegas. Jika dibiarkan, budaya ini bisa terus berlanjut,” Ungkapnya.
Mendengar hal tersebut, salah satu aktivis anti korupsi Gorontalo yang enggan juga disebutkan namanya, menegaskan, momentum rencana perombakan pejabat dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan birokrasi dari oknum-oknum yang terlibat praktik pungli.
“Kalau memang terbukti ada pejabat yang melakukan pungli, sebaiknya jangan diberi ruang lagi dalam struktur pemerintahan,” Tegasnya.
Publik kini menanti bagaimana langkah Gubernur dalam merespons isu yang berkembang, mengingat transparansi dan integritas birokrasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Gorontalo belum mengetahui secara langsung adanya praktik pungli tersebut. Sementara publik berharap, informasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum.
Komentar