0435.id – Banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Sumatera seharusnya menjadi peringatan keras bagi daerah lain di Indonesia, termasuk Gorontalo. Bencana tersebut bukan semata akibat curah hujan ekstrem, melainkan hasil dari akumulasi panjang kerusakan lingkungan akibat hilangnya hutan alam. Sayangnya, pola yang sama kini berpotensi terulang melalui ekspansi Hutan Tanaman Energi (HTE) di Gorontalo.
Data menunjukkan sedikitnya 10 perusahaan HTE akan dan sedang beroperasi di Gorontalo dengan total konsesi mencapai sekitar 282 ribu hektare. Angka ini bukan skala kecil bagi provinsi dengan bentang alam sempit, daerah aliran sungai (DAS) pendek, dan ekosistem yang rapuh. Ketika lanskap alam diubah secara masif, dampaknya tidak lagi bersifat lokal, tetapi sistemik.
Kesalahan mendasar dalam kebijakan kehutanan hari ini adalah menyamakan hutan tanaman dengan hutan alam. Secara ekologis, keduanya berbeda jauh. Hutan alam bekerja sebagai sistem penyangga kehidupan: menyerap air hujan, menjaga stabilitas tanah, dan mengatur iklim mikro. Sebaliknya, HTE adalah sistem monokultur yang berorientasi produksi, dengan daya serap air rendah dan ketahanan ekologis lemah.
Inilah yang terjadi di Sumatera. Hutan alam yang dulu menjadi penyangga DAS ditebang dan digantikan oleh perkebunan dan hutan tanaman industri. Akibatnya, hujan deras yang dahulu terserap tanah kini langsung mengalir ke sungai, memicu banjir bandang dan longsor. Pola ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari deforestasi terencana.
Gorontalo memiliki kerentanan yang bahkan lebih tinggi. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan dengan aliran sungai pendek dan curam. Dalam kondisi seperti ini, perubahan tutupan lahan dalam skala besar dapat memicu banjir bandang mendadak, dengan waktu reaksi yang sangat singkat bagi masyarakat di hilir. Permukiman pesisir, sawah, dan sumber air bersih berada pada posisi paling rentan.
Ironisnya, HTE sering dibungkus dengan narasi ‘energi bersih’ dan ‘transisi hijau’. Narasi ini patut dipertanyakan jika bahan bakunya berasal dari pembukaan hutan alam. Ketika hutan ditebang, karbon dilepaskan, tanah rusak, dan fungsi ekologis hilang, maka klaim keberlanjutan menjadi rapuh secara ilmiah maupun moral.
Pengalaman Sumatera juga menunjukkan satu pola berulang: keuntungan dinikmati korporasi, sementara risiko ditanggung masyarakat dan negara. Saat banjir datang, perusahaan tidak kehilangan konsesi; yang hilang adalah rumah warga, lahan pertanian, dan nyawa manusia. Pemerintah daerah kemudian dipaksa menanggung biaya rehabilitasi yang jauh lebih besar daripada nilai investasi yang diterima.
Gorontalo kini berada di titik kritis. Jika ekspansi HTE dibiarkan tanpa evaluasi ketat berbasis bentang alam, perlindungan DAS, dan pelibatan masyarakat, provinsi ini berisiko mengulang kesalahan yang sama. Banjir Sumatera seharusnya dibaca bukan sebagai musibah semata, tetapi sebagai peringatan dini.
Pembangunan yang mengorbankan hutan alam bukanlah kemajuan. Ia hanya menunda bencana dan memindahkan beban kepada generasi berikutnya. Gorontalo masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan berbeda, belajar dari Sumatera, bukan mengulanginya.
Komentar