Masa Aksi Saat Berada di Depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo
0435.id – Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Mahasiswa Kesehatan Gorontalo (APMKG) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (9/9/2025).
Hasil pantauan awak media, mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan kinerja BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat.
Aksi tersebut juga menuntut penetapan standar nasional status kegawatdaruratan medis yang selama ini dianggap tidak merata, serta perbaikan layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada malam hari.
Koordinator Lapangan, Majid Mustaki, menyebut, kebijakan BPJS telah menimbulkan berbagai persoalan serius, termasuk ketidakpastian biaya pengobatan umum yang tidak ditanggung BPJS, hingga potensi perburukan kondisi pasien saat dipulangkan dari rumah sakit.
“BPJS selalu bilang semua berjalan baik, padahal fakta di lapangan jauh berbeda. Kami minta DPRD menghadirkan Direktur Rumah Sakit, tenaga kesehatan, serta Dinas Kesehatan untuk buka suara,” Tegasnya.
Ia menambahkan, mendesak agar kerja sama antara BPJS dengan RS Bioklinik segera dipulihkan, mengingat rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas vital di Gorontalo.
“Kami menilai Kepala Cabang BPJS harus dicopot karena telah mengancam instansi kesehatan dan tidak paham kearifan lokal. Ini merugikan masyarakat,” Pungkas Majid.
Komentar