Ada Apa di Balik Evaluasi Dukungan Fraksi Golkar terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah?

Oleh: Iswan Febriyanto Saleh

Ada satu rangkaian peristiwa politik di Gorontalo yang menurut saya menarik untuk kita lihat bersama.

Dan saya mau tegaskan dari awal: Ini analisis dan pertanyaan politik, bukan tuduhan.

Awal Agustus, beredar di media masa, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, politisi senior Golkar, diperiksa Kejaksaan terkait perkara dugaan korupsi hibah KONI. Beberapa hari kemudian, anaknya juga diperiksa.

Lalu 21 Agustus, Fikram Salilama, politisi Golkar sekaligus Ketua KONI Gorontalo, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Tidak lama setelah itu, Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi terhadap dukungannya kepada pemerintahan Gusnar–Idah.

Golkar kemudian menegaskan tidak menarik dukungan. Mereka tetap bersama pemerintah, tetapi sekarang mengambil posisi sebagai “teman kritis.”

Nah, sebagai masyarakat, boleh dong kita bertanya: Kenapa tensi politik Golkar terhadap pemerintahan justru naik setelah rangkaian peristiwa hukum tersebut? Apakah keduanya berhubungan?

Jawaban paling jujur hari ini: Belum ada bukti yang menunjukkan itu.

Dan jangan juga membuat tuduhan bahwa pemerintah berada di balik proses hukum.

Kejaksaan bukan bawahan Gubernur. Tidak ada dasar bagi kita untuk mengatakan Gusnar mengendalikan perkara tersebut.

Tapi politik bukan hanya bicara hubungan hukum. Politik juga bicara momentum, persepsi, kepentingan dan bargaining position.

Dan timeline-nya memang menarik: Thomas diperiksa. Anaknya diperiksa. Fikram menjadi tersangka.

Lalu Golkar mengevaluasi dukungan kepada pemerintah. Kebetulan? Bisa jadi.

Tapi publik juga berhak bertanya: Ada apa sebenarnya di dalam koalisi ini?

Karena kalau evaluasi Golkar murni tentang kinerja pemerintahan, bagus!

Maka buka kepada publik. Program mana yang gagal? Kebijakan mana yang dianggap bermasalah? Aspirasi masyarakat mana yang tidak diakomodasi? Apa indikator evaluasinya?

Jangan hanya bilang “evaluasi dukungan”, kemudian publik diminta menerka-nerka sendiri.

Sebab semakin kabur alasan politik yang disampaikan, semakin liar orang menghubungkan titik-titik yang kebetulan waktunya berdekatan.

Dan ada satu hal yang lebih menarik. Golkar tidak keluar dari pemerintahan. Golkar memilih menjadi “teman kritis.”

Secara politik, posisi ini sangat menguntungkan. Kalau Gusnar–Idah berhasil, Golkar tetap bagian dari pemerintahan.

Kalau pemerintah bermasalah, Golkar sudah punya jarak untuk mengatakan: “Kami sudah mengingatkan.” Dalam politik, ini namanya menjaga posisi. Kaki masih di dalam, tapi pintu keluar sudah mulai dilihat-lihat.

Jadi, saya belum mau mengatakan kasus hukum kader Golkar adalah penyebab evaluasi terhadap Gusnar. Itu terlalu jauh dan tidak punya bukti. Tapi saya juga tidak mau pura-pura tidak melihat bahwa momentum kedua peristiwa ini sangat berdekatan.

Maka pertanyaan saya sederhana: Apakah ini hanya kebetulan politik? Atau sebenarnya ada pesan yang sedang dikirimkan Golkar kepada Gusnar Ismail?

Karena kalau memang tidak ada hubungannya, Golkar punya cara paling mudah menghentikan spekulasi: Buka hasil evaluasinya. Biar publik tahu apa yang sebenarnya sedang dipersoalkan.

Sebab dalam demokrasi, publik tidak hanya berhak tahu siapa mendukung siapa. Publik juga berhak tahu kenapa dukungan politik tiba-tiba mulai dihitung ulang.

Catatan Penulis: Tulisan ini merupakan opini dan analisis pribadi, bukan tuduhan. Seluruh pertanyaan disampaikan sebagai bagian dari diskursus publik dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.